TURNAMEN HUT RI KE 69 PT.SANDOZ

Selasa 3 juni 2014 bertempat di Gelanggang Olah Raga Volley Ball PT. Sandoz Semenjak Pagi telah diwarnai dengan berbagai umbul umbul dan hiasan Balon tanda pembukaan Olah Raga...

MUSNIK Ke III PUK.PT.Sandoz

Jum'at 13 Juni 2014 PUK PT.Sandoz bertempat dikantin PT.Sandoz Indonesia,Panitia telah melaksanakan Musyawarah Unit Kerja ke III dengan cara demokrasi...

RAPAT PERSIAPAN HUT RI KE 67 PT.SANDOZ

Kamis 8 Mei 2014 bertempat di Kantin PT.Sandoz Indonesia telah dilakukan tindak lanjut persiapan Peringatan HUT RI ke 67 tahun 2014...

Wajah Baru PT.Sandoz 2014

Selasa 18 Februari 2013 SP.Farkes/Reformasi PT.Sandoz mengawali pertemuan perdana di awal tahun 2014 di Ruang meeting Prambanan lantai V...

Perundingan PKB PUK PT.Sandoz

Setelah melalui proses panjang akhirnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012, team perunding PUK SP Farkes Reformasi PT.Sandoz yang terdiri 6 orang Bambang Adi, Suharno, Kamil Arief, Hangky, Permatasri dan Krsity...

Minggu, 07 Desember 2014

KSPI Siap Mogok Masional Bersama Buruh

KSPI Siap Mogok Nasional Bersama Buruh

KSPI Siap Mogok Nasional Bersama Buruh
Aksi Buruh Mogok Nasional (HARIAN NASIONAL/Yosep Arkian )
JAKARTA (HN) - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan siap mengerahkan massa untuk mendukung aksi mogok nasional pada Desember 2014 yang diikuti tiga konfederasi dan 40 federasi serikat pekerja.

"Tiga konfederasi dan 40 federasi serikat pekerja nonfederasi telah bersepakat dan siap untuk melakukan aksi Mogok Nasional yang akan dilakukan pada 10 - 11 Desember 2014," kata Sekjen KSPI Muhammad Rusdi melalui siaran pers di Jakarta, Jumat.

Tiga konfederasi yang akan bergabung dalam aksi mogok nasional adalah KSPI, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Rusdi mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah menambah penderitaan kaum buruh dan rakyat kecil. Belum lagi kenaikan upah minimum yang diterima buruh sangat kecil.

"Ada dua isu utama dan lima isu lainnya yang menjadi tuntutan dalam mogok nasional kami," ujarnya.

Pertama, buruh menuntut adanya revisi upah minimum minimal Rp3,2 juta di DKI Jakarta dan Botabeka serta daerah padat industri lainnya serta Rp3 Juta di wilayah lainnya, dengan merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Hidup Layak dari 60 butir menjadi 83 butir.

Kedua, buruh menyatakan menolak kenaikan harga BBM sebesar Rp2.000 per liter karena efek bola salju yang menimbulkan kenaikan harga kebutuhan lainnya sehingga menurunkan daya beli dan menaikkan angka inflasi serta angka kemiskinan.

Selain itu, buruh juga menuntut perbaikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan khususnya terkait fasilitas klinik/rumah sakit dan jumlah penerima bantuan iuran (PBI) agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan jaminan kesehatan tanpa keterbatasan biaya.

Tuntutan buruh yang lain adalah pelaksanaan jaminan pensiun per 1 Juli 2014 untuk pekerja swasta, dengan manfaat bulanan yang diterima saat usia pensiun sebesar 75 persen dari gaji terakhir.

Terkait pekerja alih daya, buruh menuntut penghapusan cara kerja yang dinilai sebagai perbudakan modern terutama di badan usaha milik negara (BUMN). Buruh juga menuntut pegawai dan guru honorer diangkat menjadi pegawai tetap atau pegawai negeri sipil.

Terkait isu pekerja migran, buruh menuntut pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang tentang Tenaga Kerja Indonesia. Buruh juga menuntut Rancangan Undang-Undang tentang Pembantu Rumah Tangga segera disahkan.

Tuntutan terakhir adalah penghentian aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dalam setiap pengamanan aksi buruh, mahasiswa dan rakyat. (mul)

Rabu, 26 November 2014

Perundingan PKB (Perjanjian Kerja Bersama )


 Tim Perunding SP pembekalan oleh DPP di Wisma Hijau Cimanggis, Depok

Jumat  28 November 2014 bertemap di Ruang Krakatau Room dari  jam 09 s/d 12.00, Menejemen PT.Sandoz Telah resmi mengundang Perwakilan Serikat Pekerja unttuk melakukan perundingan PKB ( Perjanjian Kerja Bersama ).

UU 21 tahun 2002 tentang Serikat Pekerja Dasar Kuat Bagi Serikat Pekerja untuk mengajak pihak menejemen melakukan  Perundingan Tentang Syarat Kerja Aturan Kerja, dan hal-hal lain, yang kita revisi atau kita tinjau dalam kurun waktu 2 tahun sesuai amanat UU tersebut.
PKB yang akan dirundingkan Serikat Pekerja periode 2014 s/d 2016  meliputi :
1.Terkait tanggal merah yang jatuh pada hari sabtu dan Minggu yang belum tertuang dalam PKB.
2.Adanya usulan Pekerja shift malam untuk diadakan antar jemput tidak hanya pekerja wanita tapi juga mencakup pekerja laki-laki
3.Adanya tunjangan Kehadiran baik shift I,Shift II.ShifT III sesuai draft yang telah disusun.
4.SP Mengusulkan persamaan hak perlindungan dan jaminan akesehatan baik Pekerja kontrak maupun pekerja tetap.
5.SP mengusulkan peninjauan penggantia uang pengobatan untuk dicarikan Solusi.
6.SP diberikan akses untuk ikut mengawasi jalannya Koperasi.
7.Mengusulkan Kenaikan Uang Makan ,Shift dan ,transport.
8.Meminta adanya draft adanya pensiun dini.

Dari baerbagai usulan distas tentunya merupakan mandat dari anggota yang harus dirundingkan pada hari jum at nanti, Baik Tim Menejemen maupun tim serikat Pekerja akan duduk bersama membahas hal tersbut.kami atas nama peengurus Tim Perunding Tim Sukses ,tim Perumus akan bekerja dan mohon doanya semoga agenda yang kita bahas bisa membuahkan hasil dengan baik tak lupa dukungan dan suportnya yangsangat diharapakan

Menabung Rp100 Ribu per Bulan Bisa Dapat Rumah BTN





 Rumah Murah Dari BTN

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) baru saja meluncurkan program Tabungan Perumahan dengan nilai setoran rendah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tabungan Perumahan tersebut merupakan solusi yang di berikan BTN untuk mengatasi masalah backlog (kekurangan) rumah yang mencapai lebih dari 15 juta unit.

Tabungan Perumahan menargetkan pencapaian pada nasabah yang baru menikah dan kalangan anak muda yang membutuhkan rumah tempat tinggal. Seperti apakah program tabungan tersebut?

1. Setor Tabungan Mulai Dari Rp100 Ribu

Anda dapat menabung mulai dari Rp100 ribu, Rp200 ribu atau Rp500 ribu per bulan. Namun Anda perlu melakukan setoran awal pembukaan rekening sebesar Rp2 juta. Kemudian untuk setoran lanjutan minimal Rp100 ribu per bulan.

2. Dapat Rumah Dan Bunga Per Bulan

Melalui Tabungan Perumahan tersebut, Anda dapat menyiapkan rencana memiliki rumah impian dan mendapatkan keuntungan bunga per bulan.

"Daripada taruh uang di developer-nya, tidak dapat bunga. Lebih baik di tabungan, dapat bunga KPR rata-rata 9 persen sampai 11 persen," ujar Maryono, Direktur Utama BTN, seperti informasi yang diterima Rumahku.com.

3. Cara Pengajuan

Maryano menambahkan bahwa ini adalah tabungan berjangka yang di-bundling dengan asuransi. Nantinya, nasabah secara rutin melakukan setoran wajib per bulan untuk menyiapkan rencana memiliki rumah impian. Jika Anda tertarik, Anda dapat bertanya dan mengajukannya ke Kantor Cabang Bank BTN di seluruh Indonesia.

Rumah Murah dari BPJS dan Ingin Memiliki Rumah,Anda Tertarik,





 Contoh Rumah Murah Dari Program  BPJS Ketenagakerjaan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk menyiapkan skema tambahan manfaat kepada para pekerja (buruh).  Terobosan ini diharapkan dapat menekan biaya pengeluaran dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Dengan meningkatkan kesejahteraan pekerja itu artinya kita juga membantu kalangan pengusaha. Begitu persoalan biaya pengeluaran pekerja bisa ditekan maka upah bisa lebih stabil dan itu bagian dari kontribusi kita juga pada dunia usaha," ujar Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan, seperti informasi yang diterima Rumahku.com.

Melalui program bantuan tersebut, diharapkan dapat membantu meringankan beban pekerja akibat dari dampak kenaikan harga BBM. Adapun salah satu hal yang akan dilakukan adalah memberikan bantuan biaya uang muka perumahan.

"Semua pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan, asalkan sesuai dengan persyaratan yang di tentukan,” ujar Elvyn G Massasya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

Jika Anda para pekerja ingin mendapatkan bantuan biaya uang muka perumahan tersebut, berikut ini adalah persyaratannya:

1. Perusahaan Sebagai Penjamin
- Telah berdiri minimal 1 (satu) tahun dan masa aktif. 
 - Tertib administrasi kepesertaan program Jamsostek. 
 - Koperasi karyawan yang telah mendapatkan surat kuasa dari perusahaan untuk pengurusan PUMP (koperasi karyawan telah berdiri minimal 1 (satu) tahun. 
 - Pejabat Penanggung jawab pengurusan PUMP pada Perusahaan minimal adalah Manajer Personalia/ SDM.

2. Tenaga Kerja

- Belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari tenaga kerja Jamsostek.
- Telah terdaftar menjadi peserta Jamsostek minimal 1 tahun.
- Mendapatkan rekomendasi dari perusahaan Penanggung Jawab Pengurusan PUMP.
- Upah yang dilaporkan maksimal sebesar Rp4.500.000.
- Bersedia dipotong gajinya untuk pembayaran angsuran PUMP kepada PT Jamsostek (persero).
- Setuju dan sepakat untuk membeli rumah yang ditawarkan oleh Pengembang: baik lokasi rumah, tipe rumah, harga rumah, besarnya uang muka KPR, jangka waktu maupun suku bunga KPR-nya.

- Dinyatakan lulus seleksi KPR oleh Bank Pemberi KPR dengan bukti diterbitkan SP3K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit).
- Pembayaran angsuran dilaksanakan secara kolektif oleh Perusahaan penanggung Jawab pengurusan PUMP.

3. Pengembang

- Terdaftar sebagai anggota REI atau APERSI/KOPPERSI (Koperasi Pengembangan Rumah Sederhana Indonesia) atau Perum PERUMNAS.
- Mendapatkan rekomendasi dari REI atau APERSI/KOPPERSI setempat (kecuali Perum PERUMNAS).
- Telah memiliki lahan siap bangun dan mendapatkan ijin prinsip dari Instansi yang berwenang (lahan tidak bermasalah).
- Mendapat dukungan dari Bank Pemberi KPR.
- Melakukan penawaran rumah melalui Perusahaan peserta Jamsostek yang dikoordinasikan dengan kantor cabang PT. Jamsostek (Persero) dalam rangka konfirmasi ketertiban administrasi kepesertaa.

Anda tertarik, tentunya kami Serikat Pekerja akan membantu untuk melakukan sosialisai hal ini bilamana diperlukan.( Sby )

Jumat, 21 November 2014

Ini Daftar UMK 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Sabtu, 22/11/2014 02:19 WIB

Bandung - Upah minimum kota kabupaten di Jabar disahkan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Jumat (21/11/2014). Nilai UMK tertinggi yaitu Kabupaten Karawang, terendah Kabupaten Ciamis.

Jumlah Kabupaten kota yang UMK-nya telah mencapai KHL atau lebih ada 23 kabupaten, dimana Kabupaten Purwakarta menjadi kabupaten yang capaian UMK terhadap KHL-nya tertinggi yaitu 132,95 persen.

Empat kabupaten kota yang UMK-nya masih di bawah KHL yaitu Kabupaten Pangandaran, Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Garut. Rata-rata kenaikan rata-rata UMK di Jabar yaitu 16,18 persen.

Berikut daftar lengkap UMK 2014 Kota dan Kabupaten sesuai dengan keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.1581-Bangsos/2014 tentang UMK di Provinsi Jawa Barat tahun 2015:

1. Kota Bandung Rp 2.310.000 (naik Rp 310.000 atau 15,5 persen dari 2014 Rp 2.000.000)
2. Kota Cimahi Rp 2.001.200 (naik Rp 265.727 atau 15,31 persen dari 2014 Rp 1.735.473)
3. Kabupaten Bandung Rp 2.001.195 (naik Rp 265.722 atau 15,31 persen dari 2014 Rp 1.735.473)
4. Kabupaten Bandung Barat Rp 2.004.637 (naik Rp 266.161 atau 15,31 persen dari 2014 Rp 1.738.476)
5. Kabupaten Sumedang Rp 2.001.195 (naik Rp 265.722 atau 15,31 persen dari 2014 Rp 1.735.473)
6. Kabupaten Subang Rp 1.900.000 (naik Rp 322.041 atau 20,41 persen dari 2014 Rp 1.577.959)
7. Kabupaten Purwakarta Rp 2.600.000 (naik Rp 500.000 atau 23,81 persen dari 2014 Rp 2.100.000)
8. Kabupaten Karawang Rp 2.957.450 (naik Rp 510.000 atau 20,84 persen dari 2014 Rp 2.447.450)
9. Kabupaten Bekasi Rp 2.840.000 (naik Rp 392.555 atau 16,04 persen dari 2014 Rp 2.447.445)
10. Kota Bekasi Rp 2.954.031 (naik Rp 512.077 atau 20,97 persen dari 2014 Rp 2.441.954)
11. Kota Depok Rp 2.705.000 (naik Rp 308.000 atau 12,85 persen dari 2014 Rp 2.397.000)
12. Kabupaten Bogor Rp 2.590.000 (naik Rp 347.760 atau 15,51 persen dari 2014 Rp 2.242.240)
13. Kota Bogor Rp 2.658.155 (naik Rp 305.805 atau 13 persen dari 2014 Rp 2.352.350)
14. Kab Sukabumi Rp 1.940.000 (naik Rp 374.078 atau 23,89 persen dari 2014 Rp 1.565.922)
15. Kota Sukabumi Rp 1.572.000 (naik Rp 222.000 atau 16,44 persen dari 2014 Rp 1.350.000)
16. Kab Cianjur Rp 1.600.000 (naik Rp 100.000 atau 6,67 persen dari 2014 Rp 1.500.000)
17. Kab Garut Rp 1.250.000 (naik Rp 165.000 atau 15,21 persen dari 2014 Rp 1.085.000)
18. Kab Tasikmalaya Rp 1.435.000 (naik Rp 155.671 atau 12,17 persen dari 2014 Rp 1.279.329)
19. Kota Tasikmalaya Rp 1.450.000 (naik Rp 213.000 atau 17,22 persen dari 2014 Rp 1.237.000)
20. Kab Ciamis Rp 1.131.862 (naik Rp 90.934 atau 8,74 persen dari 2014 Rp 1.040.928)
21. Kota Banjar Rp 1.168.000 (naik Rp 143.000 atau 13,95 persen dari 2014 Rp 1.025.000)
22. Kab Majalengka Rp 1.245.000 (naik Rp 245.000 atau 24,5 persen dari 2014 Rp 1.000.000)
23. Kab Cirebon Rp 1.400.000 (naik Rp 187.250 atau 15,44 persen dari 2014 Rp 1.212.750)
24. Kota Cirebon Rp 1.415.000 (naik Rp 188.500 atau 15,37 persen dari 2014 Rp 1.226.500)
25. Kab Kuningan Rp 1.206.000 (naik Rp 204.000 atau 20,36 persen dari 2014 Rp 1.002.000)
26. Kab Indramayu Rp 1.465.000 (naik Rp 188.680 atau 14,78 persen dari 2014 Rp 1.276.320)
27 Kab Pangandaran Rp 1.165.000 (naik Rp 124.074 atau 11,92 persen dari 2014 Rp 1.040.928)

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

Kamis, 13 November 2014

Apindo Usulkan Hapus Pesangon dan JHT

Foto JK dan Sofyan Wanandi di Amerika ( infoindonesiakita.com)
Jakarta, KSPI- MURYATI namanya. Nenek dengan 4 anak dan 9 cucu ini hidup senang dengan keluarga besarnya, karena selain dia mendapat uang pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), juga memperoleh tambahan uang pensiun almarhum suaminya yang bekerja di salah satu BUMN. Bahkan, hingga kini wanita berusia 67 tahun masih menikmati jaminan kesehatan, baik dari statusnya sebagai pensiunan PNS maupun dari status istri pensiunan suaminya.
“Dengan uang pensiunan suami sekitar Rp656.000 per bulan, cukup nggak cukup untuk diri sendiri dan buat jajan dengan cucu-cucu,” kata Muryati, sambil mempermainkan kaca mata bacanya.
Keberuntungan seorang Muryati, belum tentu diterima oleh pensiunan karyawan lainnya, apalagi jika yang bersangkutan bekerja di perusahaan swasta yang sama sekali tidak memiliki pensiun maupun jaminan kesehatan pascapensiun. Seperti yang terjadi pada Suparto, sebagai mantan karyawan perusahaan tekstil yang harus terkena program pensiun dini, tanpa ada dana pensiun berkala setiap bulan yang dapat dinikmatinya di hari tua.
Menjadi pertanyaan, apakah dengan rencana pemerintah menerapkan program Jaminan Pensiun (JP) untuk karyawan/pekerja perusahaan swasta mulai 1 Juli 2015 dapat dirasakan oleh seluruh pekerja di Tanah Air ? Dan apakah nilai uang JP yang diterima pekerja mencukupi kebutuhan sehari-hari.
……
Menurut rencana, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Ketenagakerjaan mulai 1 Juli 2015 akan menyelenggarakan program JP. Dengan program tersebut, para pekerja swasta dapat memperoleh uang pensiun setelah usia 55 tahun.
“Untuk mekanisme, manfaat dan iuran tentang program jaminan pensiun, peraturannya masih dibahas,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya. Peraturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, lanjutnya, ditargetkan dapat terbit tahun ini dan mengenai aturan BPJS ketenagakerjaan sudah selesai.
Dia menjelaskan pekerja informal dan profesi bisa mengikuti program jaminan pensiun namun BPJS Ketegakerjaan pada tahap awal fokus membidik pekerja swasta. Untuk besaran iuran, dalam usulan awal rencananya dikenakan sebesar 8-12% dari total gaji bersih yang diterima (take home pay) setiap bulannya.
Dalam draft program JP, manfaat pasti iuran dihitung 8-12% dari take home pay. Kemudian, untuk pelaksanaannya mengikuti program mendapat pensiun setelah usia 55 tahun.
Mengenai uang pensiun, akan dibayarkan setelah usia 55 tahun. Besaran uang pensiun sendiri tergantung pada iuran dan lamanya menjadi peserta program jaminan pensiun. Minimal peserta harus mengikuti program jaminan pensiun ini selama 15 tahun agar memperoleh uang pensiun setiap bulannya.
“Gaji yang diterima 40-50% dari upah terakhir. Ini juga tergantung berapa lama dia jadi peserta. Minimal kepesertaan 15 tahun. Kalau nanti di atas 15 tahun, bisa dapat pensiun per bulan. Kalau di bawah 15 tahun bisa diambil tunai,” ungkap Elvyn.
Sebelumnya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut program BPJS merupakan capaian besar yang dilakukan Indonesia. Bahkan, SBY menyebut BJPS merupakan sebuah fenomena besar yang dilakukan terkait pelayanan kesehatan sejak Indonesia merdeka.
Saat itu, SBY menyatakan untuk BPJS ketenagakerjaan baru akan beroperasi pada 1 Juli 2015. Namun sebelum tanggal tersebut, SBY menegaskan PT Jamsostek tetap memberikan pelayanan kepada peserta lama, kecuali jaminan pemeliharaan kesehatan yang telah dipindahkan ke BPJS kesehatan.
“Jadi, saya minta kepada PT Jamsostek untuk segera mempersiapkan diri sebaiknya-baiknya agar pada saatnya dapat mengemban tugas yang mulia ini. Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, tentu lebih beragam dengan segudang tantangan yang tidak kalah besar dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,” paparnya.
MENOLAK
Dalam perhitungan besarnya iuran program JP, kalangan dunia usaha masih keberatan dengan skema iuran tersebut, khususnya untuk menanggung dana pensiun pekerja. Seperti diungkapkan oleh Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Moneter, Fiskal, dan Publik Hariyadi Sukamdani, bahwa konsep jaminan pensiun BPJS tak rasional.
Pasalnya ada beban yang harus ditanggung pengusaha setiap kali seorang karyawan purna tugas. Yaitu, perusahaan harus merekrut enam pegawai baru untuk menanggung biaya pensiun pekerja lama. “Ada hal-hal yang merisaukan mengenai jaminan pensiun BPJS, karena menganut manfaat pasti di mana dari apa yang disimulasikan Jamsostek menunjukkan satu pekerja yang masuk pensiun harus didukung 6 pekerja baru,” ungkap Hariyadi.
Lembaga Kadin juga khawatir, beban fiskal yang harus ditanggung pemerintah untuk membiayai program jaminan pensiun ini bakal menggerus kekuatan fiskal. Sebab, porsi pekerja formal di Indonesia masih di bawah pekerja informal, padahal seharusnya BPJS lebih banyak ditanggung pekerja sebuah perusahaan formal dan tergabung dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
“Jika kita pakai asas manfaat itu, dengan hanya 30% pekerja di sektor formal, ini lampu merah bagi kita semua, ini menyangkut tekanan fiskal yang luar biasa di masa mendatang,” jelas Hariyadi. Sesuai peraturan perundangan, jika skenario BPJS ketenagakerjaan berjalan lancar, maka karyawan dengan masa kerja 15 tahun berhak mendapat uang pensiun bulanan mulai 1 Juli 2015. Jika tidak bermasa kerja 15 tahun atau tidak membayar premi selama 15 tahun maka jaminan pensiunnya akan diberikan sekaligus, bukan per bulan.
Penolakan besarnya nilai iuran JP juga dari kubu serikat pekerja/serikat burh (SP/SB) yang mewakili suara pekerja/buruh. Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi berpendapat besaran manfaat pensiun yang diterima pekerja minimal 75% dari upah terakhir.
Presentase manfaat pensiun yang diberikan secara berkala kepada pekerja itu sama seperti yang saat ini diterima PNS dan pekerja BUMN. Untuk mendapat besaran presentase manfaat pensiun itu, dikatakan Rusdi, maka iuran jaminan pensiun sekitar 18% dari upah.
Rinciannya, pekerja membayar iuran 3%, pengusaha sebesar 12% dan pemerintah sekitar 3%. Dengan presentase itu pekerja swasta mendapat manfaat pensiun seperti PNS. Sehingga, tidak ada diskriminasi dalam pemberian manfaat pensiun kepada pekerja.
“Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemberian manfaat pensiun karena pekerja swasta juga sudah berkontribusi setiap bulannya dalam bentuk membayar pajak. Jadi, wajib bisa hidup layak saat memasuki usia pensiun,” ungkap Rusdi.
Dia berharap dengan menerima manfaat pensiun 75% dari upah terakhir maka pekerja dapat hidup layak ketika pensiun. Desakan itu telah disampaikan KSPI dalam rapat anggota Tripartit Nasional (Tripnas) yang membahas RPP Jaminan Pensiun yang akan digulirkan lewat BPJS Ketenagakerjaan.
Tidak hanya ada penolakan dari kalangan pengusaha untuk besarnya nilai iuran JP, tapi kalangan pekerja tidak mau disamakan antara Jaminan Hari Tua (JHT) dan JP, karena keduanya mempunyai fungsi dan manfaat yang berbeda. Karena perbedaan itulah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar tidak setuju program JP menggantikan JHT dan pesangon seperti yang diusulkan pengusaha.
Menurut dia, JHT berguna mendukung hak dasar pekerja agar bisa bekerja di masa tua, karena dana JHT dapat digunakan untuk modal usaha. Sedangkan JP untuk mendukung daya beli pekerja pada masa pensiun.
Dana pensiun diberikan berdasarkan manfaat pasti yaitu pekerja mendapatkannya setiap bulan. Oleh karenanya JP berfungsi mengganti upah bulanan yang biasa diterima pekerja.
Besaran dana JP yang diterima pekerja berdasarkan presentase tertentu dari upah terakhir. “Jadi, JP dan JHT adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa saling menggantikan,” kata Timboel.
Begitu pula dengan pesangon sebagaimana diatur dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pesangon adalah instrumen pendukung pekerja saat diputus hubungan kerja (PHK). Pesangon akan digunakan pekerja dan keluarganya untuk bertahan hidup.
Dana pensiun akan diperhitungkan sebagai komponen pengganti kompensasi pesangon saat pekerja masuk usia pensiun, tapi dana pensiun itu tidak dapat dipakai untuk menggantikan pesangon ketika pekerja mengalami PHK sebelum pensiun. “JP tidak bisa digunakan untuk menggantikan pesangon ketika pekerja mengalami PHK sebelum memasuki usia pesiun,” ujar Timboel.
Sebelumnya, Konferensi Hubungan Industrial yang digelar Apindo Training Center (ATC) dan Apindo di Yogyakarta beberapa waktu lalu menghasilkan sejumlah usulan. Di antaranya, program JP pada BPJS Ketenagakerjaan sebaiknya mengatur dengan jelas dan merupakan komponen pengganti JHT Jamsostek dan pesangon.
Tidak hanya kalangan pekerja dan para pengusaha yang menolak perhitungan besaran JP, tapi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (saat itu, sebelum dipisah menjadi Kementerian Tenaga Kerja) dinilai melakukan kesalahan dengan menyertakan iuran dan manfaat dalam satu rancangan peraturan pemerintah (RPP) Jaminan Pensiun. Padahal, dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) iuran dan manfaat diatur dalam regulasi turunan yang berbeda.
Pada UU tersebut, pasal 41 ayat 8 menyatakan iuran diatur dalam PP, sementara pada pasal 42 ayat 2 dijelaskan bahwa manfaat diatur dalam Perpres. “Saat ini manfaat dan iuran diatur dalam RPP, ini tidak sesuai UU. Kemenakertrans harus merubah itu,” kata Presidium Komite Politik Buruh Indonesia Indra Munaswar. Menurut dia, Kemenakertrans (saat itu) selaku eksekutor penyusunan regulasi tersebut harus segera melakukan revisi.
BANTUAN IURAN
Sementara itu, kalangan pengusaha menginginkan adanya bantuan dari pemerintah terkait dengan iuran jaminan pensiun yang akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Jaminan Pensiun sebagai petunjuk teknis implementasi jaminan pensiun yang diselenggrakan BPJS Ketenagakerjaan.
Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menyatakan pemerintah dapat mengalokasikan dana APBN untuk iuran tersebut, menyusul tersedianya ruang bantuan saat subsidi BBM dikurangi. “Kita belum mengambil sikap. Ini harus dihitung secara cermat, termasuk apakah dari APBN akan membantu. Masalah ini tidak bisa terlalu diburu-buru mengambil keputusannya,” jelasnya.
Hal senada diungkap Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi. “Pekerja sendiri memang mengusulkan agar pemerintah turut serta menyumbang iuran jaminan pensiun, melalui alokasi dana APBN,” katanya.
Alokasi dana APBN itu untuk memperbesar manfaat yang diterima oleh pekerja yang menuntut manfaat jaminan pensiun 75% dari upah terakhir atau setara dengan jumlah pensiun yang diterima pegawai negeri sipil (PNS). Angka tersebut bisa terwujud jika persentase jaminan pensiun sebesar 18% dari jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
“Dengan manfaat tersebut, persentase iuran harus sebesar 18%, di mana pengusaha menanggung 12%, pekerja 3%, dan pemerintah 3%. Pekerja swasta sudah berkontribusi setiap bulannya dalam membayar pajak. Karenanya wajib bisa hidup layak saat memasuki usia pensiun,” papar Rusdi.
Saat ini, pemerintah mengusulkan iuran sebesar 8% dengan komposisi 5% ditanggung pengusaha dan 3% ditanggung pekerja. “Dengan komposisi iuran tersebut, manfaat pensiun yang diterima sebesar 30% dari upah terakhir,” kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Irianto Simbolon.
Tarik ulurnya besaran iuran antara pengusaha dan kalangan pekerja membuat RPP tentang Jaminan Pensiun hingga kini belum disahkan, padahal dalam hitungan bulan, ketentuan program baru dari BPJS Ketenagakerjaan itu harus diluncurkan. Seharusnya instansi dan lembaga terkait, termasuk kalangan serikat pekerja/serikat buruh yang menjadi wakil para pekerja kembali duduk bersama membicarakan model program JP yang win-win solution. Selain itu, semua pihak juga harus mau menurunkan ego sektoral, demi kebaikan bersama.
http://poskotanews.com/2014/11/10/perhitungan-besaran-nilai-iuran-belum-final/